Wujudkan pemilu yang aman damai dan sejuk merupakan tantangan Polri dan cita-cita kita bersama. Untuk mewujudkan itu semua Polri perlu mengandeng semua Potensi dan Steck Holder yang ada pada masyarakat itu sendiri. Oleh Karena Itu Satbinmas Polres Bangli laksanakan Sambang Kamtibmas. Hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 wita di Desa Landih Bangli Kanitbintibmas Satbimmas Polres Bangli  AIPTU I WAYAN RAPI melaksanakan kegiatan Sambang Kamtibmas terhadap Tokoh Masyarakat  Desa Landih Bangli I KETUT SUBERATI. Dalam kegiatan ini AIPTU ...

Kepala Desa Landih, Kabupaten Bangli, Bali, I Ketut Sudana, bersama para tokoh masyarakat di desa setempat mendeklarasikan Anti-Politik Uang dalam Pemilu 2019, sebagai bentuk komitmen untuk tidak akan melanggar aturan pemilu."Kami apresiasi kegiatan yang telah diinisiasi oleh Kepala Desa Landih. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Minggu.Desa Landih Anti-Politik Uang telah dideklarasikan pada Sabtu (23/2) di Balai Pertemuan Desa Landih. Tidak kurang 50 orang tokoh masyarakat perwakilan ...

Potensi Peternakan     1.  Jenis Populasi Ternak Ternak Jumlah Pemilik Jumlah Satuan Sapi : 967 2504 Ekor Babi : 644 1100 Ekor Ayam kampung : 967 9670 Ekor Jenis ayam broiler/petelur : 8 6000 Ekor Bebek : 5 40 Ekor Anjing : 310 420 Ekor Kucing : 351 349 Ekor       2.  Produksi Peternakan Telur   : 145.000 Kg/Th       3.   Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak Luas Tanaman Pakan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Landih mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...